HAM di Indonesia, Yuk Konsentrasi Jika Baca Yang Satu Ini

Gays, bagaimana kabar anda sekalian pada hari ini? Sudah pastinya anda dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kemabli lagi dengan kami yang tentunya dengan Artikel yang bermanfaat. Untuk pertemuan kita kali ini, akan membahas mengenai HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk anda ketahui. Sebelum kita membahasnya dengan sangat dalam, tidak ada salahnya untuk kita mengetahui lebih dulu apa yang dimaksudkan dengan HAM tersebut. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya yang ada di bawah ini.

Definisi HAM

HAM atau hak asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap Manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai HAM tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

Dalam UDD no:39 tahun 1999, HAM di rumuskan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan Manusia sebagai Mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia.

Di dalam negara merdeka, HAM harus di jamin kerena kemerdekaan suatu negara dan bangsa berarti kemerdekaan pula begi setiap warga negaranya. Keseluruhan HAM harus mendapatkan pengakuan dan jaminan oleh negara dan lembaga internasional yang termuat dalam UUD atau piagam internasional.

Sejarah HAM

Dalam sejarah perkembangan manusia, hal itu menunjukkan bahwa munculnya konsepsi hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari reaksi kekuasaan absolut. Kemudian, yang akhirnya mengarah ke sistem konstitusional dan konsep negara hukum dan aturan hukum. Sebagaimana diusulkan oleh Louis XIV, dengan ekspresi “negara adalah kekuatan yang terkonsentrasi di satu tangan menimbulkan pelanggaran, seperti yang ditunjukkan oleh filsuf.

Ada kekuasaan korup dan mutlak korup. Dengan dua konsep yang melahirkan aturan hukum adalah perjuangan melawan absolutisme yang berevolusi menjadi revolusioner. Kelihatannya baik dan kriteria aturan hukum dan ketentuan hak asasi manusia dalam karya ini selanjutnya disebut sebagai HAM.

Hak asasi manusia adalah moral prinsip-prinsip atau norma-norma. Ini menggambarkan standar perilaku manusia tertentu dan secara teratur dilindungi oleh hak-hak hukum di bawah hukum internasional dan negara. Kemudian, mereka umumnya dipahami sebagai masalah hak-hak dasar. HAM yang telah melekat pada Manusia tanpa memandang ras, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lain.

Sementara itu, ini berlaku secara nasional dan setiap saat dalam pengertian universal. Serta arti demokrasi yang sama untuk semua orang. Hak asasi manusia dan penegakan hukum diperlukan sikap apatis dan memaksakan peraturan. Tujuannya adalah untuk menghormati hak asasi manusia pada setiap warga negara.

Di 539 SM, pasukan Koresh yang Agung, raja pertama Persia kuno, menaklukkan kota Babel. Tapi tindakan berikutnya yang memberikan kemajuan besar untuk manusia. Dia membebaskan budak dengan menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri dan didirikan kesetaraan ras. Dalam catatannya yang sekarang dikenal silinder Cyrus, catatan kuno ini sekarang telah diakui sebagai Piagam Hak asasi manusia pertama di dunia. Ini diterjemahkan ke dalam 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-bangsa.

HAM dalam UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa “Penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”. Dalam pancasaila yang juga tercantum dalam pembukaan UDD 45 terdapat sila ” Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam pasal 4, meskipun sekarang tidak dipakai lagi, namun ada penjelasan sila ke-2 yang masih relevan untuk di simak, yaitu bahwa ” dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Manusia di akui dan di perlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dibandingkan dengan UUD 1950, HAM daalam UUD 1945 relatif sedikit. Sedangkan dalam UUD 1950, cukup lengkap pasal-pasal mengenai HAM.

Ciri-ciri HAM

  • HAM tidak perlu di berikan , di beli atau di warisi. HAM adalah bagian dari Manusia secara otomatis.
  • HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, Agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
  • HAM tidak bisa di langgar, tidak ada yang bisa membatasi atau melenggar hak orang lain.

Pengatur HAM di Indonesia

  • Pancasila sila ke-4
  • Pembukaan UUD 1945(Alinea 1)
  • Bab XA pasal 28A-J UUD 1945
  • UU nomor 39/1999 tentang HAM
  • UU nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM

Hakekat HAM di Indonesia

Manusia adalah Mahkluk ciptaan Tuhan yang pling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai Manusia, mempunyai budi dan karya yang merdeka sendiri. Hak Asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada Manusia berdasarkan kodratnya , yang dimaksudkan disini adalah hak-hak yang dimiliki Manusia sebagai Manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

Aturan hukum dan HAM

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi, diciptakan pada tahun 2003 adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir memiliki wewenang untuk menentukan konstitusionalitas dari undang-undang Indonesia.

UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Indonesia diatur oleh peraturan hukum. Selain itu, UUD 1945 menegaskan bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan berdasarkan hukum negara. Namun, itu tidak sampai perubahan ke-2 tahun 2000 bahwa Konstitusi Indonesia termasuk sebuah daftar hak-hak yang di perluas di bawah XA bab berjudul “Human Rights”.

Dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1999 hak asasi manusia yang pembentukannya diperkuat oleh Komisi Nasional hak asasi manusia (Komnas HAM), awalnya didirikan di bawah keputusan Presiden No. 50 tahun 1999. Komnas HAM diberkahi dengan fungsi untuk belajar, penelitian, menyebarluasan, memantau dan menengahi isu hak asasi manusia.

Komnas HAM telah menyelesaikan 5 penyelidikan melewati kasus HAM dan direkomendasikan bahwa Kantor Jaksa Agung membentuk pengadilan HAM Adhoc untuk kasus-kasus berikut: Kasus trisakti (1998), Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999) kasus Mei 1998, kasus Talangsari (1989) dan Wasior serta Wamena (2000). Pembentukan pengadilan hak asasi manusia tersebut terhalang oleh ketidakmauan Kejaksaan Agung untuk mengadili kasus.

Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia menyerukan pembentukan pengadilan HAM bertugas dengan otoritas untuk mendengar dan aturan mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bawah hukum, 2 pengadilan HAM Adhoc didirikan untuk kasus-kasus Tanjung Priok dan Timor Timur. Selain pengadilan HAM Adhoc, ada 4 pengadilan hak asasi manusia yang permanen di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Kasus Abepura (2000) adalah kasus pertama yang pernah didengar oleh pengadilan hak asasi manusia yang permanen di Makassar.

Selain Komnas HAM, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lembaga nasional yang relevan dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum, yaitu Komisi kekerasan Nasional terhadap perempuan (Komnas Perempuan); Komisi Nasional perlindungan anak (KPAI); Komisi yudisial; Ombudsman Republik Indonesia; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Komisi Polisi Nasional (Kompolnas); Komisi Kejaksaan; Mahkamah Konstitusi; Saksi-saksi dan badan perlindungan korban (LPSK); Komisi Hukum Nasional (KHN); dan komisi pemilihan umum.

Indonesia telah meratifikasi atau diakses ke delapan perjanjian sembilan HAM internasional, yaitu Konvensi Internasional pada penghapusan dari semua bentuk dari ras diskriminasi (ICERD), Kovenan sipil dan Political Rights (ICCPR), Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (sipil), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman (CAT), lainnya Konvensi Hak-hak anak (CRC) dan dua dengan protokol opsional, Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka (ICRMW) dan Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Cacat) CRPD).

Indonesia dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB (2011-2014) untuk periode ketiga berturut-turut sejak tahun 2006. Pada September 2013, Indonesia telah menerima kunjungan 13 prosedur khusus PBB dan setuju untuk kunjungan dan pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi, pelapor khusus untuk kesehatan.

Beberapa warga negara Indonesia yang melayani sebagai ahli dengan prosedur khusus PBB: Mr Marzuki Darusman, Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Republik Rakyat demokratis Korea dan Ms. Kamala Chandrakirana, pelapor kursi dari Kelompok kerja diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum.

Indonesia dan Filipina adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani siklus pertama dari Universal periodik Review (UPR) pada tahun 2008. Indonesia menjalani siklus kedua tahun 2012. Dalam siklus pertama, Indonesia menerima rekomendasi yang termasuk mengembangkan pelatihan hak asasi manusia dan pendidikan bagi aparat penegak hukum. Penandatanganan dan mengaksesi instrumen hak asasi manusia, dukungan dan perlindungan kerja masyarakat sipil, memerangi impunitas, merevisi KUHP dan mengembangkan sistem berbagi praktik terbaik.

Dalam siklus ke-2 UPR, menekankan kegagalan pemerintah untuk sepenuhnya melaksanakan sejumlah rekomendasi yang telah diterima selama siklus pertama dan daerah-daerah baru yang menjadi perhatian, termasuk situasi HAM di Papua dan Papua Barat. Intoleransi keagamaan dan kekerasan terhadap agama minoritas, kriminalisasi penyiksaan, perlindungan terhadap pembela HAM dan penangguhan hukuman mati.

Menurut Julius Stahl, sebuah konsep yang ia sebut hukum negara dengan istilah yang mencakup 4 elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Aturan hukum.
4. Administrasi keadilan negara.

Sementara itu, A.V. Dicey menguraikan 3 karakteristik penting dalam setiap hukum negara yang disebut dengan istilah The Rule of Law, yaitu:

1. Supremasi hukum.
2. Kesamaan depan hukum.
3. Proses hukum.

Prinsip-prinsip yang dianggap karakteristik penting menurut para negara hukum The International komisi dari Dewan adalah:

1. Negara harus menghormati hukum.
2. Pemerintah yang menghormati hak-hak individu.
3. Keadilan independen dan tidak memihak.

Sementara itu, menurut yang di formulasikan dapat dilihat pada unsur-unsur dan prinsip-prinsip konstitusional dasar baru negara yang mencakup 2 bagian sebagai berikut:

1. Pengakuan, rasa hormat dan perlindungan hak asasi manusia berakar dalam martabat manusia.
2. Penerapan prinsip kepastian hukum.

Komisi Nasional hak asasi manusia Indonesia, Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) adalah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah Indonesia yang mandatnya adalah untuk: (I) mengembangkan kondisi kondusif untuk pengakuan, perlindungan dan pelaksanaan manusia serta hak-hak Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak asasi manusia. Dan (II) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam kepentingan perkembangan pribadi rakyat Indonesia secara keseluruhan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam hidup sebagai anggota dari Republik Indonesia.

Pengembangan HAM di Indonesia

Banyak ide dasar yang menggambarkan gerakan hak asasi manusia yang dikembangkan pada masa setelah perang dunia ke-II. Berpuncak pada adopsi dari Universal Deklarasi hak asasi manusia di Paris oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Masyarakat kuno tidak memiliki konsepsi berkembang dari hak asasi manusia. Pelopor wacana HAM adalah konsep hak-hak alami yang timbul sebagai bagian dari tradisi hukum alam di abad pertengahan.

Kemudian, menjadi menonjol selama periode pencerahan. Banyak filsuf dan lainnya yang menonjol dalam wacana politik Amerika dan Revolusi Perancis. Ini menunjukkan, argumen hak asasi manusia modern muncul pada abad ke-20. Oleh karena itu, yang mungkin sebagai reaksi terhadap perbudakan, penyiksaan, genosida dan kejahatan perang serta realisasi kerentanan manusia dan sebagai prasyarat kemungkinan untuk menciptakan sebuah komunitas yang adil.

Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan HAM di Indonesia telah surut yang jelas terlihat melalui periodisitas sejarah Indonesia dari tahun 1908 sampai sekarang. Pada dasarnya, konsep hak asasi manusia bukanlah hanya konsep hak untuk hak-hak individu, tetapi juga kewajiban yang termasuk sejarah dari hak perlindungan hak asasi manusia.

Konsep hak asasi manusia telah diakui oleh banyak masyarakat Indonesia terutama sejak kelahiran Budi Utomo 1908 yaitu pada tahun yang dimulai kesadaran akan pentingnya pembentukan sebuah negara bangsa melalui berbagai artikel di majalah.

Konsep hak asasi manusia adalah konsep-konsep hak kemerdekaan dalam arti sebagai bangsa Merdeka. Namun hak-hak lainnya seperti hak untuk bebas dari diskriminasi dalam segala bentuk dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Bahkan konsep hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan memang telah dikemukakan oleh Budi Utomo.

Beberapa berpendapat bahwa hak asasi manusia berasal dari cara berpikir liberal dan individualistis yang menempatkan warga negara yang berurusan dengan negara dan oleh karena itu, tidak memahami hak-hak manusia dengan ide integralistic atau tugas kewarganegaraan Indonesia. Menurut argumen, Indonesia diresapi dengan negara dan oleh karena itu tidak masuk akal terhadap keinginan untuk melindungi individu dari negara. Perdebatan ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945.

Sukarno berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia ini bukanlah keadilan individu, tetapi keadilan sosial dan karena itu hak asasi manusia dan hak-hak dasar warga negara tidak pada tempatnya dalam Konstitusi.

Sebaliknya, Muhammad Hatta dan 11 orang lannya memikirkan pengembangan dan pengaturan hak asasi manusia. Akhirnya, Pasal 28 UUD 1945 dicapai, mana hak-hak demokratis dasar seperti hak untuk berorganisasi dan perakitan serta untuk mengekspresikan pendapat mereka.

Jenis HAM di Indonesia

Ada 6 jenis hak asasi manusia yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan akan dibahas di bawah ini.

Jenis dan divisi hak asasi manusia:

1. HAM pribadi

  • Hak untuk kebebasan bergerak, bepergian dan Transmigrasi.
  • Hak untuk kebebasan atau ekspresi.
  • Hak untuk kebebasan memilih dan kegiatan di organisasi atau asosiasi.
  • Hak kebebasan untuk memilih, merangkul dan praktek agama dan kepercayaan yang dihormati.

2. Politik

  • Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan.
  • Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
  • Hak untuk membuat dan mengatur sebuah partai politik serta organisasi politik lainnya.
  • Hak untuk membuat dan mengirim proposal petisi.

3. Hak kesetaraan hukum

  • Hak untuk perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
  • Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil.
  • Hak untuk menerima layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak ekonomi

  • Hak kebebasan pembelian dan kegiatan penjualan.
  • Hak untuk kebebasan kontrak atau Perjanjian.
  • Hak untuk kebebasan mengatur sewa, utang.
  • Hak untuk kebebasan memilih sesuatu.
  • Hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak prosedural

  • Hak untuk memperoleh pertahanan hukum di pengadilan.
  • Hak untuk kesetaraan perawatan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak-hak sosial dan budaya

  • Hak untuk menentukan, pilih dan mendapatkan pendidikan.
  • Hak untuk mengembangkan budaya di peruntukan untuk bakat dan minat mereka.

Lembaga HAM di Indonesia

Ada beberapa lembaga yang melindungi HAM Indonesia dan akan dibahas di bawah ini:

A. Nasional Human Rights Commission (Komisi Nasional HAM)

Pada awalnya dibentuk dengan Keputusan Presiden. No. 50 tahun 1993. Pembentukan undang-undang hak asasi manusia tahun 1999 yang membuat komisi harus sesuai dengan hukum. Tujuan dari Komisi Nasional HAM adalah sebagai berikut:

  • Membantu perkembangan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan hak-hak manusia.
  • Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian rakyat Indonesia dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi Komisi sebagai berikut:

* Penilaian dan penelitian: Untuk memasukkan dan menyelidiki instrumen hak asasi manusia internasional. Serta rekomendasi pembentukan, pengubahan dan pencabutan undang-undang negara.
* Petunjuk: Untuk memasukkan dan menyebarkan pengetahuan tentang hak asasi manusia kepada publik. Yang meningkatkan kesadaran HAM di lembaga formal dan non formal dan kerjasama dengan organisasi lain di bidang hak asasi manusia
* Monitoring: Beberapa tugas adalah:
Untuk memasukkan dan melakukan pengamatan dan penyusunan laporan pelaksanaan hak-hak manusia. Kemudian, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat.

Memanggil pengadu atau korban atau saksi-saksi yang mengeluh tentang pelanggaran hak asasi manusia, peninjauan lokasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Selain itu, memanggil para pihak yang bersangkutan dan pemeriksaan tempat atau bangunan yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Ini diikuti oleh perjanjian izin Pengadilan dan pemberian persetujuan dari kepala Berdasarkan pendapat pengadilan dalam kasus-kasus HAM.

* Mediasi: Termasuk menjaga perdamaian, menyelesaikan pertikaian, memberikan saran untuk menangani kasus. Serta untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan untuk tindakan yang lebih lanjut.

B. Pengadilan hak asasi manusia

Pengadilan khusus dalam pengadilan umum di daerah atau kota yang khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida (genosida terhadap ras, etnis atau agama) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perkosaan, paksaan, penganiayaan, penculikan dan tindak kejahatan lainnya. Ini Juga dikenal sebagai pengadilan ad hoc yang menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum undang-undang hak asasi manusia dilahirkan.

C. Komnas Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI)

KNPA lahir dari gerakan nasional yang di mulai sebagai perlindungan anak sejak tahun 1997. Setelah reformasi, tanggung jawab diserahkan kepada masyarakat. Lembaga ini memiliki tujuan untuk perlindungan anak terhadap diskriminasi, eksploitasi, kelalaian, kekejaman, kekerasan, pelecehan, perilaku ketidakadilan terhadap satu sama lain.

Ada juga KPAI yang didirikan di bawah Pasal 76 dari undang-undang No. 23 tahun 2002. KPAI terbentuk untuk:

  • Sosialisasi undang-undang negara bagian yang berkaitan dengan perlindungan anak.
  • Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan evaluasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan perlindungan anak.
  • Untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden untuk melindungi anak-anak.

D. Komisi Nasional kekerasan terhadap perempuan

Komisi didirikan di bawah keputusan Presiden No. 181 1998 berdasarkan upaya pertimbangan untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan.

Fungsi Komisi meliputi:

  • Penyebaran pemahaman, pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
  • Studi dan penelitian pada instrumen PBB yang relevan pada perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan.
  • Pemantauan dan penelitian di segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
  • Penyebaran hasil pemantauan terhadap kekerasan perempuan.
  • Kerjasama regional dan internasional dalam pencegahan dan mitigasi kekerasan terhadap perempuan.

E. Kebenaran dan rekonsiliasi

Didirikan berdasarkan UU No. 27 tahun 2004 dengan tujuan:

  • Memberikan penyelesaian alternatif dalam pelanggaran HAM yang berat di luar pengadilan (non litigasi). Itu dilakukan ketika pengadilan hak asasi manusia mencapai kesimpulan buntu.
  • Sarana mediasi antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia di luar sidang pengadilan.

F. LSM Pro demokrasi dan hak asasi manusia

Ini adalah organisasi non-pemerintah (LSM). Ini berfokus pada pengembangan kehidupan demokrasi dan pembangunan manusia. LSM yang tersedia antara lain: NU Surabaya (Yayasan bantuan hukum Indonesia), kontras (komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan), Elsam (lembaga penelitian dan advokasi masyarakat), PBHI (bantuan Asosiasi hukum dan hak asasi manusia) dan lain-lain.  Di sisi lain, LSM kebanyakan lahir sebelum kelahiran KOMNASHAM. Dalam prakteknya, mitra LSM Komnas HAM dan membantu para korban pelanggaran hak asasi manusia untuk Komisi hak asasi manusia.

Implementasi HAM

Indonesia mematuhi ideologi demokrasi Pancasila. Sehingga pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia harus bekerja baik sesuai dengan sifat dasar pemahaman Pancasila sebagai demokrasi.

Menurut ideologi ini, hak setiap orang di Indonesia pada dasarnya diimplementasikan bebas, tetapi tetap dibatasi oleh hak orang lain. Jadi, ideologi ini menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab melaksanakan hak asasi manusia. Namun, perlu dikaji lebih dalam, karena ideologi yang dianut oleh Indonesia mungkin tidak selalu dapat diterapkan oleh orang-orang dengan hak mutlaknya.

Sisi politik

Dari sisi politik, masyarakat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. 4 dasar kebebasan, yaitu hak untuk kebebasan berekspresi dan komunikasi, hak untuk kebebasan berkumpul, hak untuk berserikat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang penting untuk cara kerja sistem politik dan pemerintahan demokratis yang telah dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Orang-orang Indonesia telah menikmati kebebasan berserikat. Orang yang tidak hanya dengan bebas untuk mendirikan partai politik sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi politik. Saat ini, orang juga bebas untuk mendirikan organisasi sipil, seperti serikat petani, buruh, asosiasi adat dan lain sebagainya. Selain itu, pertumbuhan populer organisasi akan memperkuat masyarakat sipil yang diperlukan untuk kelangsungan sistem politik dan pemerintahan demokratis.

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa berhubungan dengan pergerakan di era reformasi yang dilakukan pada tahun 1998. Gerakan dipicu oleh krisis keuangan dan kemudian Presiden Soeharto yang di duga telah melakukan tindakan korupsi, bahwa para mahasiswa kemudian melakukan demonstrasi besar di berbagai wilayah yang kemudian memimpin dengan bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Tragedi ini mengakibatkan 4 siswa meninggal dan puluhan lainnya terluka.

2. Kasus Marsinah (1993)

Kasus Marsinah terjadi pada 3 hingga 4 Mei 1993. Pekerja dan aktivis wanita di PT Catur Putera Surya Porong, Jawa Timur. Acara ini berasal dari gerakan pemogokan oleh pekerja Marsinah dan PT CPS’ pekerja buruh. Mereka menuntut jawaban dari perusahaan-perusahaan yang telah menembak teman mereka tanpa alasan.

Setelah demonstrasi Marsinah sebaliknya ditemukan karyawan yang setelah 5 hari kemudian. Dia telah dibunuh di daerah hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi kejam dan diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan, penyiksaan dan pembunuhan.

3. Tindakan pengeboman Bali (2002)

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Meledakkan bom di kawasan Legian Kuta, Bali oleh sekelompok jaringan teroris. Kepanikan melanda di seluruh Nusantara sebagai akibat dari peristiwa ini. Pemboman Bali juga memicu banyak tindakan terorisme di masa depan. Peristiwa pengeboman Bali menjadi salah satu tindakan teroris terbesar di Indonesia. Sebagai akibat dari peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal, mulai dari wisatawan asing serta penduduk setempat.

4. Peristiwa Tanjung Priok (1984)

Kasus Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984, antara pejabat dengan masyarakat yang berasal dari masalah ras dan unsur politik. Peristiwa-peristiwa yang dipicu oleh masyarakat setempat yang menunjukkan kepada pemerintah dan pejabat setempat yang ingin melakukan atau pemindahan makam Suci Mbah Priok. Warga marah yang menolak dan kemudian melakukan protes, memicu bentrokan antara penduduk dan anggota dari polisi dan militer. Dalam Kejadian ini dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dimana terdapat ratusan orang meninggal akibat kekerasan dari adanya tembak-menembak.

Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM

Hal ini sangat relevan dalam proses menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan terbaik untuk menegakkan hak asasi manusia adalah untuk mencegah semua penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Jika faktor penyebab tidak muncul, maka pelanggaran hak asasi manusia dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Berikut adalah tindakan pencegahan yang dapat kita ambil untuk penanganan pelanggaran hak asasi manusia:

  • Aturan hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum harus diatasi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan nasional. Aparat penegak hukum harus memenuhi kewajiban untuk menyediakan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari setiap tindakan yang melanggar hukum dan untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap hukum untuk menegakkan hukum.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.
  • Meningkatkan pengawasan dari lembaga-lembaga publik dan politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.
  • Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk publik melalui institusi pendidikan sekolah formal atau perguruan tinggi dan informal melalui kegiatan keagamaan dan seminar.
  • Meningkatkan lembaga profesionalisme keamanan dan pertahanan negara.
  • Meningkatkan kerjasama harmonis antara kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat satu sama lain.

Ham adalah upaya bersama dari semua orang untuk mencapai kesetaraan untuk semua. Serta untuk merangkul humanisme yang pada gilirannya akan manfaat untuk semua orang di setiap negara.

Guys, dengan apa yang telah kami jelaskan di atas semoga saja dapat dijadikan sebagai sumber bacaan yang sangat bermanfaat serta berguna bagi banyak pembacanya. Demikian ini kami sampaikan sebagai sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi banyak pembacanya. Selamat membaca dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan.